Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018

Posted on

Sehubungan bersama dengan terbitnya ketentuan SKB PP 23 Tahun 2018, maka PP No. 46 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal ini memicu seluruh product turunan berasal dari PP No.46 Tahun 2013 jadi tidak berlaku terhitung di dalamnya Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang dikenai PP 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013).

Atas terbitnya PP No.23 Tahun 2018 menimbulkan banyak pertanyaan berkenaan bersama dengan Surat Keterangan yang bertujuan didalam Pasal 9 PP tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (3) PP No,23 Tahun 2018 disebutkan ketetapan lebih lanjut berkenaan tata langkah pengajuan keinginan dan penerbitan surat keterangan diatur bersama dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dengan diberlakukannya PP No.23 per tanggal 1 Juli 2018 tetapi belum terdapatnya ketentuan pelaksanaan atas surat keterangan tersebut, memicu kemungkinan penghasilan yang harusnya dikenakan pajak final atas peredaran bruto tertentu dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak berbentuk final.

Menjawab pertanyaan berkenaan SKB PP 46 Tahun 2013 dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah mengeluarakan surat penegasan S-421/PJ.03/2018 per tanggal 5 Juli 2018.

SKB PP 46 Tahun 2013 masih sanggup digunakan?

Melalui Surat Penegasan S-421/PJ.03/2018 sebagai jawaban atas banyaknya pertanyaan berkenaan SKB Pemotongan maupun Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perlu pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk melancarkan dan berikan kepastian kepada para penggiat UMKM ditegaskan antara lain:
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah menerbitkan pedoman berkenaan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013).

Pedoman ini berlaku sampai bersama dengan berlakunya ketentuan pelaksanaan PP 23 Nomor 2018. Berikut rincian pedoman berkenaan yang tertuang melalui S-421/PJ.03/2018:

• SKB PP 46/2013 yang sudah diterbitkan sebelum saat 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018.
• Dalam hal Wajib Pajak sudah mempunyai SKB PP 46 Tahun 2013 bertransaksi bersama dengan Pemotong dan Pemungut Pajak, tidak dikerjakan pemotongan PPh atas transaksi berikut sepanjang perlu pajak sanggup menyerahkan bukti penyetoran PPh atas transaksi terebut kepada pemotong atau pemungut pajak.
• Surat Keterangan Bebas (SKB) berdasarkan PP 46/2013 cuma berlaku sampai batas saat yang tercantum didalam SKB tersebut.
• Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum saat tanggal 1 Juli 2018 tetapi belum selesai ditindaklanjuti, maka diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai perlu pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.
• Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak sanggup diproses, agar perlu pajak perlu mengajukan keinginan Surat Keterangan berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Bentuk dan misal formulir terkandung didalam S-421/PJ.03/2018
• Hal-hal yang disebutkan di atas berlaku sampai bersama dengan berlakunya ketentuan pelaksanaan PP 23/2018.
• Contoh formulir keinginan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan keinginan Surat Keterangan, sanggup diunduh bersama dengan klik disini.